Pedagang kaki lima sering dijumpai disetiap daerah, seperti di Kota Kediri banyak pedagang kaki lima berjualan di trotoar maupun di tepi jalan. Untuk menciptakan Kota yang bersih, nyaman dan aman Pemerintah Kota Kediri menerapkan adanya aturan bagi pedagang kaki lima. Aturan tersebut salah satunya larangan berjualan di wilayah tertentu dan waktu tertentu atau yang disebut dengan wilayah yang bersifat sementara. Aturan tersebut tercantum dalam PERDA nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Namun, pada praktiknya masih banyak pedagang kaki lima yang belum menaati aturan seperti pada Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri. Sehingga perlu penjelasan dengan dinas terkait bagaimana penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, agar dapat menyelesaikan masalah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ditinjau dengan mashlahah mursalah. Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan memfokuskan penelitian: bagaimana penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk? Dan bagaimana penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di tinjau dari mashlahah mursalah? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pertama, penataan yang dilakukan Pemerintah telah sesuai PERDA nomor 7 tahun 2014. Namun, dalam pemberdayaanya Pemerintah tidak melakukan secara merata. Penerapan PERDA nomor 7 tahun 2014 di Jalan Joyoboyo dan Jalan Hayam Wuruk belum terlaksana dengan efektif karena PKL melanggar aturan tersebut. Kedua, penerapan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan mas}lah}ah mursalah yang sah, karena yang mendapatkan manfaat tersebut hanya sebagian dari pedagang kaki lima hal itu disebabkan kurangnya pemerataan oleh pemerintah. Selain itu, jika ada aturan berjualan diwaktu tertentu dapat mendatangkan mudharat karena berpengaruh pada berkurangan pendapatan pedagang kaki lima.

Belum ada author yang ditambahkan.