Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan dan mendorong pengurangan rumah tangga miskin serta terciptanya lapangan pekerjaan di perdesaan. Berkaitan dengan kegiatan SPP dalam program PNPMMP tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah praktik SPP dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik SPP PNPM-MP tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana aslinya dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun metode dalam mengumpulkan data adalah observasi non partisipatoris, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan pendekatan studi kasus yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata yaitu pada praktik Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik SPP (Simpan Pinjam kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yaitu kegiatan pinjaman modal kepada masyarakat perdesaan khusus perempuan. Dalam praktik SPP tersebut terdapat uang jasa tambahan atau bunga sebesar 1% perbulan atau 12% pertahun yang harus dibayar setiap bulan selama satu tahun. Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM-MP ini dikategorikan sebagai akad qardh yang merupakan akad non profit atau tabarru’ (tolong-menolong). Karena PNPM-MP sendiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM-MP sebesar 1% bukanlah untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk keperluan administrasi kelompok SPP. Akan tetapi berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah dilakukan, maka tambahan tersebut banyak atau sedikit termasuk dalam kategori bunga bank yang diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Madzhab Malikiyah, sebagian Syafi‟iyah dan Hanabilah.

Belum ada author yang ditambahkan.