Dalam mewujudkan kemandiriian keuangan daerah, pemerintah daerah diharuskan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi pajak di daerahnya. Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup besar ialah pajak restoran, dikarenakan kondisi perekonomian Kota Kediri yang terus tumbuh yang diikuti dengan banyak berdiri usaha-usaha di bidang kuliner. Di Kota Kediri sampai saat ini sudah tercatat 259 wajib pajak restoran terdaftar, namun pendapatan dari denda pajak setiap tahunnya selalu meningkat hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya pengelolaan pajak restoran di Kota Kediri. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kebijakan dan realisasi pendapatan pajak restoran di Kota Kediri dan yang kedua untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah dengan metode dokumentasi, observasi dan wawancara dengan pihak Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Staff Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri terkait dengan Pajak Restoran. Data sekunder berasal dari berbagai literature mengenai pajak daerah dan pajak restoran serta data-data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. Hasil penelitian mengungkapkan (1) Kebijakan dan realisasi pendapatan pajak restoran di Kota Kediri sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada dan pencapaian target. Namun BPPKAD Kota Kediri belum secara tegas melaksanakan kebijakan punishment sehingga masih banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran (2) Strategi Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran Kota Kediri sudah sepenuhnya melakukan upaya baik dalam upaya ekstensifikasi (sosialisasi yang terus dilakukan kepada pengusaha restoran yang belum terdaftar) maupun upaya intensifikasi (Sosialisasi teknis, pemberian reward, pemberian support usaha, pemasangan TMD, pemeriksaan, kemudahan pelaporan, peningkatan kemampuan aparatur perpajakan). Namun ada beberapa upaya yang belum berjalan maksimal dikarenakan masih kurangnya kemampuan aparatur perpajakan, masih minimnya kesadaran wajib pajak, dan program yang dijalankan belum masif.

Belum ada author yang ditambahkan.