Keberadaan perjanjian terlebih akad ekonomi syariah yang tidak lepas dari resiko adanya perkara. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama menjadi pemilik kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Salah satunya Pengadilan Agama Kota Malang yang mana harus mematuhi adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan termasuk di dalamnya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Dari observasi awal terjadi ketidakpatuhan terhadap penerapan SEMA a quo yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini yang (1) bagaimana konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada berbagai aturan hukum acara di Indonesia? Dan (2) bagaimana tinjauan yuridis asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terhadap putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan statue approach serta mengambil bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer dalam bentuk aturan hukum, bahan hukum sekunder berupa buku ataupun jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Kemudian kesemua bahan hukum akan disesuaikan sehingga memberikan hasil penelitian yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah konsep asas peradilan sederhana cepat biaya ringan dapat menjadi asas karena memenuhi pengertian dan asas hukum. Pun asas a quo telah diakomodir pada berbagai aturan hukum acara perdata di Indonesia. Selanjutnya, putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019 terlihat berlum melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara masif. Karena masih ditemui ketidakpatuhan pada SEMA a quodan penundaan persidangan.

Kholifah , Umi Nur .   (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Malang Tahun 2019. IAIN Kediri