ABSTRAK LUTFI MASRUROH, 931110518. Tinjauan Maqashid Shari’ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon (Studi Kasus Di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2022. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Solikhuddin, M.H.I, (2) Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. Kata Kunci: Perkawinan Ngalor Ngulon, Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon, Maqashid Shari’ah Perkawinan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya di Desa Katerban ini terhalang oleh tradisi larangan perkawinan Ngalor Ngulon. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menelitinya agar pandangan masyarakat lebih luas mengenai pernikahan Ngalor Ngulon. Adapun tujuan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut (1) Untuk mengetahui pola penyesuaian perkawinan adat Ngalor Ngulon di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (2) Untuk mengetahui tinjauan maqashid shari’ah terhadap pola penyesuaian perkawinan adat Ngalor Ngulon di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah lapisan masyarakat Desa Katerban yang terdiri dari kalangan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat setempat, dan pelaku perkawinan Ngalor Ngulon. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, paparan data/penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik pola penyesuaian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat yang mempercayai hukum adat setempat namun juga tetap melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon. Ditinjau dari segi maqashid shari’ah maka 1) Pola penyesuaian perkawinan adat Ngalor Ngulon cara yang digunakan masyarakat Desa Katerban yang masih tetap mempercayai adanya larangan adat perkawinan Ngalor Ngulon tetapi juga tetap melangsungkan perkawinan Ngalor Ngulon. Adapun praktik pola penyesuaiannya dengan cara merubah Kartu Tanda Penduduk, melangsungkan resepsi di rumah satu mempelai saja, dan melakukan tasyakuran. Proses atau cara tersebut dilakukan oleh satu mempelai dan mayoritas yang melakukannya adalah mempelai pria. 2) Dari segi maqashid shari’ah masuk dalam tingkatan “dharuriyyat” (kebutuhan yang paling utama). Pada tingkatan ini masuk dalam pembagian hifdzu din dan hifdzu nasl.

Belum ada author yang ditambahkan.