Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal Nomor 13 telah menjelaskan tentang syarat-syarat calon orang tua angkat. Namun pada praktiknya di dalam penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang salah satu syarat calon orang tua bertentangan. Dan dalam dasar pertimbangan hakim di dalam penetapan tidak disebutkan pengabulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang dan untuk mengetahui analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan socio-legal. Dimana peneliti berusaha mengungkapkan dan menjelaskan fakta-fakta presepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan, dalam hal ini Pengadilan Agama Lumajang. Dengan memanfaatkan sumber data primer didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui infromasi dari dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, internet dan sumber lainnya yang relevansi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hakim mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada atau bertentangan dengan pasal Undang-Undang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat (Contra Legem). Dasar pertimbangan hakim mengabulkan pengangkatan anak dengan melihat dari segi kemaslahatan dan kepentingan anak di masa depan sesuai dengan Undang-Undang Pengangkatan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta aspek pendukung lainnya yang terpenuhi.

Solikhah , Fina Fatul .   (2023). Pembatasan Usia Maksimal Calon Orang Tua Terhadap Permohonan Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang). IAIN Kediri