Kasus-kasus keagamaan yang terjadi antar pemeluk agama sangatlah bervariasi, salah satunya tentang pendirian rumah ibadat yang acap kali terjadi disetiap daerah yang multikultural seperti di Kabupaten Kediri. Tentunya itu menjadi suatu persoalan yang menyagkut hak-hak pemeluk agama dalam melaksanaan peribadatannya, karena rasa aman dan nyaman menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan kehidupan beragama. Dan pada dasarnya Pemerintah wajib hadir, bersikap adil dan bisa memenuhi hak-hak pemeluk agama. Dalam hal ini Pemerintah dalam upayahnya melalui Surat Perintah Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepalah Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba menggali lebih dalam lagi posisi-posisi setiap tokoh agama yang ada dalam pengurus FKUB Kab. Kediri, dengan menggunakan teori Michel Faouchault yakni relasi pengetahuan dan kuasa. Artinya tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang didalamnya tidak memandang relasi kuasa yang nantinya berimplikasi pada kebijakan dan putusan yang diambil, salah satunya tentang pendirian rumah ibadat. Memahami kekuasan bukan dengan sudut pandang yan negatif melainkan situasi strategis kompleks dalam masyarakat yang membentuk relasi-relasi yang beragam dan tersebar sepeti jaingan, yang mempunyai ruang lingkup strategis, terlebih dalam hal bagaimana kekuasaan dioperasikan dan apa yang menjadikan perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasan.

Zuaimuddin , Moh. Zuaimuddin .   (2022). Relasi Pengetahuan Dan Kebijakan Tokoh FKUB Dalam Keputusan Pendirian Rumah Ibadat Di KAB. Kediri. IAIN Kediri