Kementrian Dalam Negeri membuat kebijakan baru terkait administrasi kependudukan bahwasannya pernikahan yang tidak memiliki akta nikah dapat membuat Kartu Keluarga dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai syarat pengganti akta nikah. Sedangkan disisi lain pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga dengan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data kajian kepustakaan (library research). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu Keluarga tertuang dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019, kebijakan ini berimplikasi suami dan istri yang menikah secara siri dianggap sudah kawin meskipun tidak memiliki akta nikah, sehingga apabila pasangan tersebut membuat akta kelahiran anaknya, dapat dicantumkan nama ayah dan ibunya dalam akta kelahiran. Ditijau dengan maqashid syariah Jasser Auda berdasarkan enam fitur sistem sebagai pisau analisisnya, yaitu cognitive nature, wholeness, opennes, interrelated hierarchy, multidimensionality, purposefullness, Kebijakan ini pada dasarnya mempunyai tujuan yang cukup baik namun kurang diperlukan dan kebijakan ini bertentangan dengan Undang-undang lain khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Amrulloh , Muhammad Hafidz .   (2023). Kebijakan Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. IAIN Kediri