Pelaksanaan lelang sewa tanah diatur oleh masing-masing daerah, salah satunya juga di Kota Kediri yang dimana sudah diatur Oleh Peratuan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri. Praktik lelang sewa tanah pertanian di Kelurahan Gayam mengalami beberapa konflik permasalahan, yakni adanya pengalihan objek sewa yang menimbulkan tidak tersalurkannya pembayaran uang sewa dari penggarap ke pihak panitia lelang, adanya kesenjangan komunikasi dari pihak penggarap dengan penyewa baru, ada pula permasalahan dari penyewa yang mengalami kesenjangan komunikasi dan kurangnya keadilan panitia lelang dengan menebas lahan sewanya ketika peraturan berubah menjadi kuasa pemerintah daerah Kota, namun pihak penyewa tanpa diberikan ganti rugi sedikitpun. Jenis dari Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi di lapangan (Field Research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis melalui kegiatan analisis data meliputi penyajian data, pengujian kesimpulan, kemudian dilakukan dengan pengecekan keabsahan data. Hasil dari Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik wanprestasi akad sewa lelang tanah bengkok di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tidak sesuai dengan Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2020 tentang pembiayaan ijarah, Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tata cara penyewaan tanah pertanian milik pemerintah kota Kediri, dan KUHPerdata Pasal 1599 tentang bab sewa- menyewa. Sedangkan sosiologi hukumnya masyarakat Kelurahan Gayam kurang mematuhi hukum yang ada seperti di atas. Adapun ketidakpatuhannya disebabkan dari faktor ekonomi, adanya sikap menyepelekan dari pihak pemenang lelang yang tidak membayarkan uangnya kepada panitia lelang, adanya kesenjangan komunikasi diantara kedua belah pihak penggarap lama dan penyewa baru, kurangnya kebijakan dan keadilan dari panitia lelang pada pihak penyewa tanpa memberikan ganti rugi dikarenakan tanah miliknya diambil alih oleh pemerintah daerah karena berubahnya peraturan sewa tanah. Dengan adanya kepatuhan hukum yang kurang dapat menimbulkan pihak pemenang lelang menyalahgunakan hak sewanya dengan mengambil keuntungan dan dilakukan dengan cara menyewakan kembali sawah pertaniannya itu pada dua orang berbeda namun satu lahan yang sama, sehingga merugikan salah satu diantara kedua belah pihak tersebut.

Thahlia , Innty Ulfi Nuur .   (2023). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Akad Sewa Tanah Bengkok Di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. IAIN Kediri