Fungsi Kesepakatan Lokal POKJA Kediri Raya Di Eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih Kabupaten Kediri Eks-lokalisasi merupakan fenomena yang identik dengan pelacuran dan WPS, karena masyarakatnya yang tak mampu mengimbangi perkembangan ekonomi dan pedidikan yang meningkat. Didalam eks-lokalisasi terdapat sistem yang mengikat, sistem tersebut bertujuan untuk meciptakan tatanan sosial yang teratur. Seperti struktur kepengurusan dan sistem aturan terkhusus di eks-lokalisasi Kediri Raya. Sistem aturan tersebut adalah kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya. Penelitian berfokus pada bagaimana historis terbentuknya kepengurursan, kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya, dan membedah fungsi kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya di eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan pisau analisis Robert K. Merton yakni struktural fungsional: manifes, laten, nonfungsi, disfungsi, dan anomi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik anaisis data: penjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu dari Robert K. Yin. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepengurusan eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih terbentuk tahun 2007, melahirkan POKJA, PE, PPM dan keamanan. Selanjutnya terciptanya kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya pada tahun 2013 dan diterapkan di eks-lokalisasi di Kediri Raya. Sistem aturan tersebut memiiki berbagai macam fungsi mulai dari fungsi manifes sebagai sebuah peraturan yang mengotrol tingka laku, cara berpakaian, tertib administrasi masyarakat eks-lokalisasi dan fungsi laten sebagai pelindung eks-lokalisasi dari penggusuran serta memfasilitasi mucikari akan kegiatan prostitusi. Tanpa disadari kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya juga hanya sebagai formalitas semata (nonfungsi), karena ada tidaknya sistem aturan tersebut tidak terlalu berdampak pada WPS seperti masih memakai pakaian minim untuk promosi diri, tetap menjaga kesehatan, dan beribadah. Kesepakatan lokal POKJA juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat luar (disfungsi), karena keberadaanya mempu menjadikan eks-lokalisasi sebagai ladang mencari uang seperti menjadi WPS atau mucikari, karena terlindungi dari penggusuran. Disisi lain Anomi juga terjadi ketika keberadaan kesepakatan lokal POKJA Kediri Raya tidak sejalan dengan tujuan para WPS. Akhirnya WPS menunjukan perilaku non konfromis seperti sengaja tidak mengikuti kegiatan karena lebih memilih mencari pelanggan, sengaja tidak memakai kondom karena dapat imbalan uang lebih dari pelanggan.

Prayogi , Rizal Mifthakul .   (2023). Fungsi Kesepakatan Lokal POKJA Kediri Raya Di Eks-lokalisasi Krian Ngadiluwih Kabupaten Kediri. IAIN Kediri