Perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI berbeda dengan warga sipil karena Instansi TNI mempunyai aturan khusus dalam melakukan tindakan berkeluarga yaitu terdapat syarat administrasi berupa surat izin atasan. Hal ini sebagai upaya untuk pembinaan mental rohani angkatan darat, pencegah adanya tindakan perceraian yang sewenang-wenang yang di lakukan oleh pasangan TNI sehingga tidak berdampak buruk pada kedinasan TNI sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai anggota TNI AD Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr tentang permohonan izin atasan , dan bagaimana analisa komparatif antara putusan Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr terhadap permohonan izin atasan dalam perkara cerai anggota TNI AD.

Rahmawati , Justika Dwi .   (2023). Analisa Komparatif Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Perceraian Anggota TNI-AD di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby dan Nomor 2187/Pdt.G/2020/PA.Jr terkait dengan Permohonan Izin Atasan). IAIN Kediri