Penelitian ini dilatar belakangi adanya tanah wakaf yangditujukan untuklembaga pendidikan formal yang pengelolaannya dilakukan oleh nazhir beradapada naungan Nahdlatul Ulama dengan status nazhir Badan Hukum danmemperoleh Juara 1 pada ajang PWNU Award Jatim, wakaf paling banyak yangbernazhir Nahdlatul Ulama. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentangpengelolaan alokasi aset wakaf yang mengelola pada lembaga formal dengananalisis pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatanyuridis normatif teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara,dokumentasi atau studi kepustakaan terhadap perundang-undangan. Data yangdikumpulkan oleh penulis, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa wakaf pendidikan SDI NU Badas merupakan wakaf konsumtif yang dihabiskan untuk pembangunan lembaga setiaptahunnya. Pada kelima unsur wakaf ada hak nazhir yang yang dijelaskan padaUndang-Undang Nomor 2004 pada pasal 12 terkait imbalan yang diterima nazhiryakni maksimal 10% bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004 pasal 5 Tentang Yayasan terkait gaji, upah dan honorarium yang disebutkanbahwa kekayaan Yayasan tidak dapat diberikan kepada pendiri Yayasan, pembina,dan pengawas. Dalam hal ini, ketua nazhir terafiliasi sebagai Pembina Yayasan.Kemudian, terkait pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, tidak lepas dari kontribusimasyarakat dalam pengembangan wakaf. Pemanfaatan dapat dirasakan olehpeserta didik dan masyarakat sekitar sebagai penunjang sarana pendidikan dan ibadah.

Nada , Nabila Qotrun .   (2024). Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Untuk Pendidikan (Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri). IAIN Kediri