Pernikahan adalah akad sakral yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membina suatu hubungan rumah tangga bersama. Namun dalam suatu pernikahan ada pula yang mengalami suatu permasalahan yang berujung dengan perceraian. Setelah adanya perceraian tersebut muncullah pembagian harta bersama dimana harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Harta bersama di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Perkara ini terdapat dalam putusan No.1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim PA Kab.Mlg dalam putusan No.1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg dan meninjau dengan maqashid shari’ah Syathibi dan Abdurrahman Wahid terhadap putusan No.1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg

Siswanto , Ulinnuha Liani .   (2024). Tinjauan Maqashid Al-Shariah Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg. IAIN Kediri