Disebutkan dalam undang – undang no.41 tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertantu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah. Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada Nazhir, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Dalam mengelola wakaf seorang Nazhir juga dituntut untuk menerapkan dan menjalankan prinsip transparansi, namun pada kenyataan dilapangan ada Nazhir yang tidak menerapkan dan menjalankan prinsip transparansi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui harta wakaf di Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri. Serta, untuk menjelaskan kepengelolaan kepengurusan harta wakaf Nazhir dan takmir di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri menurut Undang - Undang nomor 41 tahun 2004. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, berfokus pada pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama informasi, dengan pendekatan socio-legal, yaitu adalah sosiologi hukum melihat, menerima, dan memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan manusia. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Undang- undang No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, peraturan di dalamnya mengatur berbagai aspek terkaid pengelolan harta wakaf termasuk pengadministrasian, pengembangan, pengawasan dan pembuatan laporan. Kepengelolaan terhadap harta wakaf masjid atau mushalla di Kelurahan Rejomulyo sudah berjalan dengan baik. Namun masih banyak masjid dan mushalla yang kepengelolaannya masih tradisional yaitu, Harta wakaf hanya digunakan untuk tempat ibadah, Wakaf terdiri dari benda yang tidak bergerak, Trasparan dalam pengelolan harta wakaf belum trasnparan secara maksimal, Pemilihan Nazhir di wariskan tidak di lihat berdasarkan kemampuan dalam mengelola wakaf sehingga kurangnya pengetahuan dalam pengelolanya. disebutkan dalam paparan data mungkin tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terutama terlihat dari kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan wakaf secara produktif, keterbatasan sumber daya manusia, juga ada beberapa Nazhir yang kurang akan kemampuan yang seharusnya dimiliki dalam menanggung tanggung jawab seorang Nazhir ataupun takmir.

Putri , Tiara Adinda .   (2024). Eksistensi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Perspektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri). IAIN Kediri