Permasalahan perkawinan beda agama terjadi akibat dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang bersifat multitafsir, sehingga keabsahan perkawinan beda agama masih belum ada kejelasan. Masyarakat Indonesia yang beragam agama dan telah diakui di Indonesia memungkinkan timbulnya ketertarikan antara lawan jenis yang berbeda agama hingga terjadinya pernikahan. Menurut Islam perkawinan beda agama dilarang untuk terjadi. Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi perkawinan beda agama di masyarakat. Seperti penetapan dari beberapa Pengadilan Negeri yang mengabulkan perkawinan beda agama dan pengajuan judicial review terhadap Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan ditinjau dalam perspektif Maslahah Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti

Syahranie , Etika Dwi .   (2025). Perkawinan Beda Agama Perspektif Maslahah Muḥammad Sa’īd Ramadān Al-Būṭī (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022). IAIN Kediri