QOIS LUQMANUL HAKIM. Dosen pembimbing Faridatul Fitriyah, M.Sy. dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., MH Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan yang Belum Terdaftar di SPP-IRT(Studi Kasus Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci: SPP-IRT, Fiqh Muamalah, Keamanan Pangan, Halal dan Thayyibab, Gharar dan Dharar Praktik jual beli makanan ringan oleh pelaku usaha industri rumah tangga di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, masih menghadapi berbagai persoalan hukum, baik dari sisi regulasi negara maupun perspektif syariah. Salah satu isu utama yang muncul adalah rendahnya tingkat kesadaran produsen dalam mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Tidak terdaftarnya SPP-IRT berdampak pada tidak terpenuhinya jaminan mutu, keamanan pangan, dan transparansi informasi bagi konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam serta melanggar ketentuan hukum positif mengenai perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha makanan ringan skala rumah tangga dan juga kepada konsumen. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan nilai-nilai ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, halal, thayyib, serta manfaat sosial dalam kegiatan transaksi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik jual beli makanan ringan oleh pelaku usaha industri rumah tangga di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, sebagian besar masih belum memenuhi ketentuan regulasi pemerintah, khususnya dalam hal kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Produk yang dipasarkan kerap tidak mencantumkan informasi penting seperti tanggal kadaluwarsa, komposisi, dan identitas produsen, serta adanya pencampuran antara produk lama dan baru tanpa penanda waktu yang jelas. (2) berdasarkan perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti tauhid, halalan thayyiban, maslahah, kebebasan bertransaksi, ta’awun, dan kepatuhan terhadap ulil amri. Meskipun aspek formal seperti ijab qabul dapat terpenuhi, tetapi jaminan mutu dan kejelasan produk mengindikasikan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan dharar (kerugian), yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sempurna dalam pandangan syariah.

Hakim , Qois Luqmanul .   (2025). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Yang Belum Terdaftar Di SPP-IRT: Studi Kasus Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. IAIN Kediri